Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengkritisi besarnya anggaran pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, sebagian besar biaya pelatihan justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan skema pelatihan yang berlangsung selama 45 hari, terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, total biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.

"Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026) dikutip dari Kompas.com.

Politikus PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi I DPR RI, komisi yang membidangi pertahanan, intelijen, dan bermitra dengan Kementerian Pertahanan, menilai komponen latihan militer sebaiknya dievaluasi. Menurutnya, pelatihan bagi calon manajer koperasi lebih tepat difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang diperkirakan mencapai 35.476 orang, potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai triliunan rupiah.

Hasanuddin menilai, tugas utama manajer Kopdes Merah Putih adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan tugas mereka, bukan berorientasi pada latihan fisik atau kemiliteran," katanya.

Ia juga mengusulkan agar pembiayaan pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Sementara untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, pelatihan manajerial dapat didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. (*)