Tim Prabowo : Lebih Baik Utang kepada Rakyat Daripada ke Bohir
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan selama ini Prabowo telah membentengi diri dari mafia hukum, mafia impor, dan mafia ekonomi saat mencalonkan diri di Pilpres 2019.
Dahnil menegaskan, langkah itu dilakukan Prabowo-Sandi dengan telah membangun tindakan preventif, yakni membiayai sendiri kampanye untuk pilpres. Prabowo-Sandi, kata Dahnil, menolak berutang kepada pengusaha yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.
"Kami tidak ingin kekuatan mafia hukum, mafia impor, dan mafia ekonomi mengendalikan pemerintahan mereka, beliau berdua membiayai langsung kampanye mereka," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (2/1).
Menurut Dahnil, Prabowo dan Sandi juga telah bersikap tegas kepada para mafia ini, alih-alih menerima bantuan mereka, keduanya justru meminta bantuan kepada masyarakat kecil.
"Lebih baik berutang dengan rakyat, dibandingkan berutang dengan para bohir-bohir mafia ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan Prabowo sejak awal memang meyakini adanya sumbatan atau bottlenecking terhadap pembangunan di Indonesia. Sumbatan inilah yang kemudian diketahui sebagai aktivitas korupsi yang telah mengakar di negeri ini.
Sumbatan itu, kata dia, tak pernah ada usaha untuk diperbaiki hingga akhirnya semakin menjadi-jadi dan yang kemudian dikatakan Prabowo di era ini korupsi telah memasuki stadium empat.
"Sejak awal, Pak Prabowo dan Bang Sandi berkeyakinan, bottlenecking (sumbatan) pembangunan Indonesia adalah korupsi, hal ini pun tidak pernah dibenahi secara serius malah semakin menjadi-jadi, di era ini sudah pada posisi stadium empat," kata dia.
Untuk itu, demi mencegah semakin melebarnya sumbatan-sumbatan ini Prabowo dan Sandi, kata Dahnil, telah melakukan lompatan dan dorongan baru melalui kepemimpinan yang memimpin.
"Bukan kepemimpinan yang dikendalikan pihak lain, karena kepemimpinan yang memimpin dan kuat akan mampu melawan praktik-praktik korupsi maupun pelemahan terhadap institusi hukum," kata dia.
Sebaliknya, kata Dahnil, kepemimpinan yang tak memimpin karena dikendalikan pihak lain, akan sulit dengan berani membuat kebijakan melawan praktik-praktik korupsi tersebut.
"Apalagi bila terkait dengan para pihak yang punya pengaruh kuat baik secara politik, ekonomi dan hukum," tutur Dahnil. (cnn)
Berita Lainnya
-
Resmen Kadafi, Pengacara Muda Calon Kuat Pilkada Way Kanan
Rabu, 01 Mei 2024 -
Demokrat Wajibkan Bakal Calon Kepala Daerah Gunakan Lembaga Survey Untuk Pencalonan
Rabu, 01 Mei 2024 -
Setelah PAN, Iqbal Ardiansyah Daftar Penjaringan Cawalkot Bandar Lampung di PDI Perjuangan
Rabu, 01 Mei 2024 -
Eva Dwiana Ambil Formulir Calon Walikota Bandar Lampung Dari NasDem dan Demokrat
Rabu, 01 Mei 2024