Pemkab Lamsel dan Kejari MoU Penanganan Hukum Bidang Perdata dan TUN
Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Kejaksaan Negeri setempat melakukan penandatanganan MoU penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) di ruang rapat bupati, Selasa (27/3/2018).
Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Sri Indarti selaku pihak ke II yang disaksikan oleh Bupati Zainudin Hasan.
Berdasarkan isi surat penandatanganan yang diterima Kupastuntas.co, kerjasama ini berpedoman pada UU nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan UU darurat nomor 4 tahun 1956, UU nomor 5 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota praja dalam lingkungan daerah tingkat I sumatera selatan sebagai undang-undang.
Kepala Kejari Lampung Selatan Sri Indarti mengatakan, lembaga kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dapat membantu pemerintah daerah dengan surat kuasa khusus (SKK) sehingga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“Asal ada SKK, kita dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah,” ujar Kajari. (Dirsah)
Berita Lainnya
-
Jalan Penghubung Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram yang Rusak Tidak Masuk Anggaran 2024
Senin, 06 Mei 2024 -
Jalan Rusak di Lampung Selatan Viral, Anggota DPRD Sentil Pemkab Tidak Peka
Senin, 06 Mei 2024 -
Jumlah Siswa SD dan SMA Putus Sekolah di Lamsel Paling Banyak se-Provinsi Lampung
Senin, 06 Mei 2024 -
Selebgram Kritik Jalan Rusak Puluhan Tahun di Lampung Selatan Langsung Viral
Senin, 06 Mei 2024