Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebagai bentuk perang terhadap pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lampung tahun 2018, sebanyak 4 fraksi DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat di masing-masing ruang fraksi guna merumuskan rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) politik uang.

Keempat fraksi yang menggelar rapat pada Senin (02/07/2018) tersebut diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjauanga (PDI-P), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan siap menegakkan martabat demokrasi di Provinsi Lampung.

BACA : Dalam Semalam Dua Motor Raib Digondol Maling di Tubaba

BACA : Kejuaraan Grasstrack Lamtim Dipadati Penonton

Melalui rapat fraksi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin menyatakan sikap dari PDI Perjuangan yang tegas untuk mendorong agar Pansus money politics dapat terbentuk dan bekerja secara maksimal dalam membongkar kejahatan politik uang.

Dia mengatakan, koordinasi dengan fraksi lain sudah terangkai sejak beberapa hari yang lalu di mana semua fraksi mendukung terbentuknya Pansus, karena dianggap Lampung sudah menjadi darurat money politics yang tak menguntungkan buat proses pendidikan politik di Provinsi Lampung.

Ia berharap Pansus ini segera terbentuk, melalui tahapan dari rapat pimpinan fraksi, dirumuskan oleh badan musyawarah (Banmus) lalu selanjutnya Pansus money politics disahkan dalam sidang paripurna dewan.

BACA : Karena Hal Ini Bupati Lamsel Zainudin Hasan Sindir Rektor Itera

BACA : BPRL Gelar Aksi Tandingan Dukung Bawaslu, Begini Alasannya

Di samping itu, kata Watoni, semangat dari kawan-kawan untuk membentuk Pansus harus mempunyai tekad bahwa proses ini adalah proses yang diinginkan dari hati untuk memerangi tindak pidana politik uang. Sehingga semua yang mendukung Pansus ini benar-benar menginginkan hasil yang final. (Erik)