Kupastuntas.co, Lampung Utara - Ketua MUI dan Ketua FKUB Lampung Utara imbau masyarakat untuk jaga kondusifitas wilayah menjelang Pilpres 2019. Sebagaimana dikatakan Ketua MUI Lampung Utara, KH Mughofir meminta Masyarakat untuk menjaga ketentraman wilayah menjelang Pilpres 2019.

“Masyarakat diminta untuk mendukung proses demokrasi di Indonesia dengan tetap menjaga kondusifitas berbangsa dan bernegara, jangan sampai Tahun Politik menjadikan masyarakat menjadi pecah karena adanya upaya saling memprovokasi,” ujarnya Mughofir, Rabu (15/08/2018).

BACA: DPRD Tubaba Tarik Raperda Pinjaman Daerah PT SMI

BACA: 2019 Areal Persawahan di Tubaba Tak Dialiri Air, Ini Penyebabnya

Pada kontestasi Politik pada Pilpres 2019, KH Ma’aruf Amin (MA) ditetapkan sebagai Cawapres Pendamping Petahana Joko Widodo, terkait hal tersebut Ketua MUI Lampung Utara mendukung keputusan MA.

“Beliau (KH Ma’aruf Amin) sudah memutuskan untuk ikut mendampingi Joko Widodo sebaga Cawapres. Walaupun ada pihak yang meragukan kesehatan beliau, kita harus tetap dukung karena beliau sudah mengukur kondisinya sebelum menjadi Cawapres Pendamping Petahana Joko Widodo,” jelasnya

Menurutnya, Keputusan MA menjadi Cawapres pendamping Jokowi juga telah menenangkan partai koalisi yang ingin mengusung calon lain sebagai Cawapres.

“Sebelum ditetapkan, muncul nama-nama yang diisukan menjadi Cawapres Pendamping Joko Widodo, seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandan, dan Moeldoko. Dengan penetapan KH Ma’aruf Amin sebagai Cawapres semua legowo atas keputusan tersebut,” tandasnya.

Sosok MA, katnya, merupakan Tokoh sesepuh NU, sehingga secara kelembagaan NU mendukung sepenuhnya Pencalonan MA sebagai Cawapres Pendukung Jokowi.

“Walaupn Beliau (MA) kurang secara fisik dan finansial, beliau masih memiliki keikhlasan dan ketokohan, sehingga diharapkan beliau dapat mengukir sejarah sebagai Wapres Indonesia 2019-2024. Insyaallah kepemimpinan beliau dapat meredam seluruh permasalahan di negeri ini,” lanjutnya.

Terkait adanya kampanye #2019GantiPresiden, Mughofir mengatakan dirinya tidak setuju dengan mekanisme tersebut, karena penggantian presiden harus melalui proses demokrasi yaitu Pemilihan Umum.

“Saya tidak setuju dengan adanya kampanye Ganti Presiden, seharusnya semua masyarakat memahami bahwa mekanisme penggantian presiden dilakukan melalui Pilpres. Namun demikian, ada masyarakat yang ikut-ikutan kampanye tersebut, sehingga dapat mengancam kondusifitas wilayah,” tutupnya.

BACA: Pria Tanpa Identitas Tewas Ditabrak Kereta Api di Bandar Lampung

BACA: Launching KIM Tanggamus Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat 

Selain itu, Ketua FKUB Lampung Utara, H. Sihul Ali juga tidak setuju adanya gerakan Ganti Presiden, karena seharusnya proses demokrasi di Indonesia didukung dan penggantian presiden dilaksanakan melalui Pemilu.

“Pada dasarnya calon presiden pada 2019 cukup seimbang. Ketokohan KH Ma’aruf Amin dan Pengusaha Muda Sandiaga Uno, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua cawapres memiliki keunggulan masing-masing. Mekanisme pemilihan akan ditentukan oleh masyarakat saat berada di depan bilik semua dengan mencoblos, sehingga tidak perlu ada demo turun ke jalan maupun melalui medsos terkait Kampanye Ganti Presiden,” tegasnya. (Sarnubi)