Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Melalui kebijakan APBD perubahan tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 7,864 triliun hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp. 356,180 miliar dari sebelumnya Rp. 7,507 triliun.

Dikatakan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, peningkatan tersebut berasal dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat sekitar Rp. 333,419 miliar.

"Dalam hal ini, komponen dana perimbangan meningkat Rp. 22,404 miliar serta peningkatan sekitar Rp. 357,112 juta pada komponen lain-lain dari pendapatan daerah yang sah," ujar Hamartoni, Senin (25/9/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, sejalan dengan memperhatikan fungsi alokasi distribusi dan stabilitasi APBD dalam pembangunan, maka belanja daerah dalam APBD perubahan tahun 2018 diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan, antara lain: terselenggaranya pelayanan dasar kepada masyarakat, mendorong daya saing daerah melewati kualitas infrastruktur konektifitas wilayah, perbaikan kesejahteraan masyarakat, sinergi prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta optimalisasi belanja operasional dan belanja non operasional, termasuk di dalam penyusunan alokasi belanja tunjangan hari raya yang telah dibayarkan pada Juni 2018.

Di samping itu, ia menambahkan, secara umum belanja daerah juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 395,410 miliar dari yang sebelumnya Rp. 8,112 triliun menjadi Rp. 8,508 triliun. Peningkatan tersebut terdiri dari pos belanja tak langsung sebesar Rp. 55,736 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 39,674 miliar.

Merujuk dari angka proyeksi pada APBD perubahan 2018 tersebut, pembiayaan pembangunan di provinsi Lampung juga mengalami perubahan dari Rp. 604,804 miliar menjadi Rp. 644,069 miliar atau meningkat Rp. 39,229 miliar.

Pada sisi penerimaan, pembiayaan terdapat tambahan sebesar 14,229 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2017. Sementara dari sisi pengeluaran, pembiayaan mengalami penyusutan sebesar Rp. 25 miliar sebagai bentuk penundaan pembiayaan utang yang belum jatuh tempo di tahun 2018.

"Secara keseluruhan alokasi pemanfaatan dari pembiayaan tersebut diarahkan untuk mentutupi defisit," pungkasnya.

Di tengah dinamika perekonomian dan keuangan daerah, Pemprov Lampung tetap berkomitmen untuk melanjutkan pokok prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung.

"Komitmen kita tetap melanjutkan prioritas pembangunan daerah seperti infrastruktur konektifitas, pendidikan dan pembinaan mental, kesehatan, pertanian dan kelautan, pengentasan kemiskinan, iklim investasi dan pariwisata, industri koperasi dan UMKM, dan Kamtibmas serta reformasi birokrasi," jelasnya. (Erik)