Bandar Lampung - Komisi II DPR RI mengkritik keras kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung, saat membahas persiapan dan kesiapan pelaksana Pilkada serentak 2020 di gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, Senin (9/12/2019).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar minta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti masukan Wali kota Bandar Lampung Herman HN terkait maraknya money politics menjelang Pilkada Kota Bandar Lampung 2020.

"Apa yang disampaikan Pak Herman itu, memang benar dan kenyataannya seperti itu. Maka diperlukan batasan-batasan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Dan ini akan menjadi catatan untuk kami," kata dia.

Baca Juga: Herman HN: UU Pilkada Masih Rawan Salah Tafsir

Ia juga menegur keras KPU dan Bawaslu terkait kinerja selama ini. Menurutnya, Bawaslu dan KPU harus bekerja profesional. "KPU dan Bawalu ini cukup kerja secara profesional saja. Jangan kalau giliran dana hibah kecil daerah ribut semua," tegasnya. 

"Bapak ibu tahu, golongan manusia yang terlebih dahulu masuk neraka?  Bukan pemimpin, yang paling cepat masuk neraka itu KPU dan Bawaslu. Jadi inget itu ya," sindirnya. 

Sementara Walikota Bandar Lampung, Herman HN menitipkan Undang-undang Pilkada yang saat ini sedang digarap oleh Komisi II DPR RI untuk lebih jelas dam spesifik.

Menurutnya, UU Pilkada saat ini banyak yang menggantung. Ia menjelaskan, pembagian alat peraga kampanye (APK) seperti kaos, kopi, payung yang harganya Rp25 ribu disalahartikan. Sehingga, apa saja bisa dibagikan yang terpenting seharga Rp25 ribu

"Saya menitipkan, kedepan harus jelas, yang bisa dibagikan lebih spesifik, seperti payung, baju, gelas, topi sudah titik. Jangan ada dan lain-lain. Kita harus keras, agar dapat pemimpin yang baik. Bawaslu juga sudah membentuk tim anti money politics di tingkat desa. Dan saya setuju dengan hal ini," ungkapnya.