Pemprov Lampung Utamakan Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Zulfikar mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini sedang difasilitasi dari Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. "Sanksinya seperti nyanyi, bersih-bersih atau push up untuk yang laki-laki," katanya, Selasa (21/7/2020).
Baca juga : Perihal Pembubaran Gugus Tugas Covid-19, Ini Kata Gubernur Arinal
Video : 4 Bulan Jadi Buronan, 4 Orang Maling Motor di Lampung Timur Diringkus Polisi
Dengan adanya sanksi sosial tersebut, akan membuat efek jera dan malu. Sehingga tidak akan mengulangi di kemudian hari. "Tidak memberikan hukuman yang memberatkan dalam bentuk uang, jadi hukuman sosial," tambahnya.
Sanksi sosial dirasa efektif diterapkan dari pada sanksi administrasi. Dimana di tengah pandemi Covid-19 ini masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Meskipun tidak diterapkan sanksi berupa denda, Zulfikar berharap masyarakat dapat mematuhi Pergub yang sebentar lagi diterapkan. (*)
Berita Lainnya
-
Wulan Sari Mirza Buka Grand Final Duta Teknokrat 2025, Ajak Mahasiswa Jadi Teladan dan Pelestari Budaya
Minggu, 12 Oktober 2025 -
611 Kasus Kekerasan di Lampung, DAMAR: Cermin Rapuhnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Sabtu, 11 Oktober 2025 -
Pemprov Lampung Perkuat UPTD PPA, 660 Korban Kekerasan Telah Ditangani Hingga Oktober 2025
Sabtu, 11 Oktober 2025 -
Nusantara Lampung FC Diluncurkan Besok, Uji Tanding Lawan Sriwijaya FC
Sabtu, 11 Oktober 2025