Kupastuntas.co, Lampung Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara akan segera menindak-lanjuti permasalahan pekerja di lingkungan Pemkab Lampura yang belum terdaftar di BPJS ketenagakerjaan Kotabumi.

Sekretaris Daerah Lampung Utara, Drs. Lekok,M.M menjelaskan, pemberitaan media massa tentang kepesertaan tenaga honorer dan TKS di lingkungan Pemkab yang baru 3 SKPD terdaftar akan segera ditindaklanjuti.

"Secepatnya akan ada komunikasi intens dengan BPJS ketenagakerjaan Kotabumi untuk mempelajari secara jelas," kata Lekok, Rabu (03/12/2020).

Baca juga : Tenaga Honorer di Lampura Minta Didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan

Lekok melanjutkan, terkait anggaran SKPD adalah permasalahan serius. Terhadap dinas yang memiliki risiko kerja yang tinggi seyogyanya harus sudah terdaftar.

"Kalau sifatnya keharusan, maka hukum wajib kita laksanakan. Tentunya dengan kondisi yang memungkinkan," lanjut Lekok.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kotabumi, Zainal Abidin menerangkan, berdasarkan Surat Edaran Kemendagri 2017 maka diwajibkan bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS ketenagakerjaan, mengingat banyak keuntungan yang didapatkan dari kepesertaan tersebut.

Bahkan BPJS ketenagakerjaan Kotabumi sudah pernah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati non aktif sebelumnya, terkait pembahasan itu. Namun karena kondisi tertentu, hal itu belum terlaksana.

"kedepannya kami akan koordinasi langsung dengan Pemkab Lampura dalam pembahasan hal ini," lanjut Zainal.

Baca juga : Baru Tiga Dinas di Lampura yang Pegawai Honorernya Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya diberitakan, baru 3 SKPD yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan walaupun ada peserta dari dinas lain yang sudah terdaftar, namun sifatnya Mandiri.

Ketua Honorer Daerah Lampung Utara, Burhanuddin Latif mengharapkan, agar semua tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lampura dapat terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. (*)

Video KUPAS TV : Komandan Korps Marinir Tinjau Ketahanan Pangan Marinir di Lampung