Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini tengah melakukan proses rekrutmen Direktur Utama dan Direktur Operasional di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama.

Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

Pengamat Ekonomi Lampung, Asrian Hendi Caya, menilai langkah tersebut sebagai upaya positif Pemprov dalam memperkuat peran BUMD secara profesional dan adaptif terhadap tantangan bisnis saat ini.

"Rekrutmen direksi merupakan langkah awal yang sangat strategis, karena kemajuan usaha sangat ditentukan oleh kualitas entrepreneurship dari direksinya," ujar Asrian kepada Kupas Tuntas, Minggu (3/8/2025).

Ia menambahkan bahwa Gubernur Lampung, dengan latar belakang pengusaha, tentu memiliki dorongan kuat untuk menjadikan BUMD lebih kompetitif, sehat, dan berorientasi pada hasil.

"Sudah dua kali ini, BUMD menempatkan profesional sebagai direksi. Ini menunjukkan arah kebijakan yang baik," tegasnya.

Baca juga : Dirut dan Dirbis BUMD LJU dan Wahana Mundur, Pemprov Lampung Buka Penjaringan

Asrian tidak menutup mata bahwa BUMD di Lampung selama ini menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan modal, lemahnya reputasi masa lalu, hingga kurangnya fleksibilitas manajerial.

Meski begitu, ia menilai bahwa direksi sebelumnya sudah menunjukkan perbaikan kinerja meskipun dalam waktu singkat.

"Direksi sebelumnya setidaknya berhasil memutus rantai kerugian dari periode-periode sebelumnya. Itu patut diapresiasi, apalagi mereka bekerja dalam waktu hanya sekitar setahun," kata dia.

Menurutnya, pemulihan BUMD memang membutuhkan waktu, strategi matang, serta kesinambungan dalam kepemimpinan. Karena itu, ia berharap direksi yang terpilih kali ini diberikan waktu dan dukungan yang cukup untuk mengembangkan usaha BUMD secara berkelanjutan.

Baca juga : Pengamat Unila: Direksi Lama BUMD Harus Diganti Jika Tak Berkontribusi pada Perbaikan

Lebih jauh, Asrian juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program BUMD dengan agenda strategis Pemprov, seperti pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat. Ia mencontohkan peran BUMD dalam operasi pasar atau distribusi kebutuhan pokok.

"Minimal, BUMD bisa turut menyukseskan program-program Pemprov, misalnya operasi pasar untuk mengendalikan harga. Itu bentuk kontribusi yang konkret terhadap masyarakat," ucapnya.

Ia menyarankan agar Pemprov mendorong BUMD untuk lebih terbuka terhadap digitalisasi, inovasi produk dan layanan, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta secara sehat. Menurutnya, sudah saatnya BUMD Lampung tidak hanya menjadi 'pelengkap' dalam struktur APBD, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

"Dengan direksi yang profesional, BUMD bisa membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan," tutupnya. (*)