Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan perencanaan secara online pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut e-planning dan e-budgeting sudah bisa diterapkan pada tahun 2019.

"Kita berharap di 2019 seluruhnya sudah terintegrasi e-planing dan e-budgeting, sehingga perencanaan di masing-masing daerah sudah menerapkannya," ujar Pj. Sekdaprov Hamartoni Ahadis, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa (3/7/2018).

BACA : Jelang Pleno KPU, Polres Lampung Utara Gelar Tactical Floor Game

BACA : Sat Pol PP Lampura Giat Sosialisasi Larangan Berjualan di Atas Trotoar

BACA : Warasman : Polri Masih Butuh Banyak Ahli Pers

Menurut Hamartoni, pada 2018 Provinsi Lampung mendapat pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bidang Pencegahan termasuk dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa.  Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa baik dalam kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Rakor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BACA : Wakil Ketua DPRD Lamteng Didakwa Terima Suap Rp9,6 Miliar

BACA : Pembangunan Komplek Perkantoran Bupati Pesibar Dipastikan Tertunda

"Rakor ini juga dapat dijadikan untuk meningkatkan pemahaman berbagai kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, penguatan struktur kelembagaan, pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa," katanya. (Erik)