Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Melihat begitu krusialnya kasus peredaran narkoba di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengharapkan Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diharapkan bisa menjadi penunjang dalam rangka pencegahan.

Raperda yang merupakan prakarsa pemprov itu saat ini sedang dalam pembahasan ditingkat dewan dan diharapkan dapat rampung pada pertengahan September mendatang.

"Di Raperda ini kita ingin menekankan aspek pencegahan dari pada pemberantasannya, karena undang undang narkotika sendiri memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran itu dan alangkah bagusnya kalau itu dibalut dengan sebuah peraturan," ujar Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, Zulfikar di lingkungan kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/07/2018).

BACA: Ahli Pidana: Bawaslu Lakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran Pilkada

BACA: PMI Tulangbawang Minta Masyarakat Aktif Donor Dara

Dikatakannya, dari sisi pertimbangan yang diajukan itu tak lain lantaran dari tahun ke tahun kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung kasusnya semakin meningkat hingga sangat mengkhawatirkan, dan pelakunya saat ini bukan lagi orang-orang umum yang sudah dewasa, akan tetapi narkoba sudah mengancam generasi muda hingga ke pelosok desa.

Dan peran pemerintah daerah jika dituangkan dalam peraturan daerah menurutnya akan lebih fokus dalam hal pembiayaan, sementara rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi itu sudah lama beroperasi dan membutuhkan payung hukum.

"Agar pendanaannya jelas, pertanggungjawabannya jelas, itu yang sebenarnya kita tangkap di samping sosialisasi bahayanya narkoba," katanya.

Pembuatan Raperda tentang narkoba juga mendapat respon yang positif dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dianggap lebih baik mencegah dari pada mengobati.

BACA: Michael Mulyadi Dituntut 10 Tahun Penjara di PN Tanjung Karang

BACA: Atasi Ketimpangan, Bappeda Lamtim Gelar Konsultasi SDGs

Dia berharap, setelah disahkannya Raperda ini oleh DPRD Provinsi Lampung, mulai tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan, serta pengawasan terkait narkoba sudah memiliki payung hukum untuk dicantumkan dalam anggaran perencanaan. (Erik)