• Jumat, 29 Maret 2024

Lampung Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

Jumat, 26 Juli 2019 - 07.32 WIB
232

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Berbagai elemen masyarakat Lampung dan para akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta menggelar deklarasi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Lampung di Aula Gedung Syariah Kampus UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/7/2019).

Elemen masyarakat di Lampung sepakat untuk mengambil peluang pemindahan ibukota DKI Jakarta menuju Lampung. Sebab, selain Kalimantan dan Sulawesi, Lampung juga masuk menjadi salah satu calon ibu kota baru.

Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera), Ofyar Z Tamin memaparkan kelayakan Provinsi Lampung menjadi ibu kota pemerintahan RI. Ia menyampaikan ada beberapa kajian yang dilakukan. Diantaranya ketersediaan lahan, kondisi geografis, jumlah penduduk dan demografis, sosiografis dan sosial budaya, ketersediaan sumber daya air, mitigasi bencana alam, aksesbilitas transportasi hingga ketersediaan infrastruktur penunjang.

Dan dari berbagai aspek itu, Ofyar menyatakan Lampung adalah daerah yang paling tempat sebagai ibu kota negara yang baru. Selain karena letaknya yang strategis dan dekat dengan ibu kota RI saat ini yaitu Jakarta, aksesbilitas Lampung dari berbagai daerah juga sangat mudah  dengan adanya infrastruktur transportasi yang lengkap dibanding daerah lain.

“Lampung mendapatkan berkah transportasi yang tidak didapatkan daerah lain, mulai dari adanya empat bandar udara, jalan tol trans sumatera yang sudah beroperasi, tol laut dan pelabuhan semua kita punya. Belum lagi pembangunan jalur kereta api Sumatera yang sedang direncanakan pemerintah juga akan dimulai dari Lampung,” ujar Rektor Itera.

Ia juga menyampaikan, dari kajian yang telah dilakukan oleh Tim Relawan DKI Lampung, dipilih daerah Lampung bagian Timur sebagai alternatif ibu kota negara. Adapun lahan di daerah tersebut yang diajukan terdiri dari 10 lokasi dengan lokasi utama adalah KPHP Register XI Gedongwani seluas 30.243 hektar serta berdampingan dengan tanah negara yang dikelola oleh PTPN VII seluas 15.000 hektar, hingga lahan Kota Baru Pemprov Lampung seluas 1.500 hektar.

Sementara untuk kajian sosiografi dan sosial budaya, Rektor Itera menyebut masyarakat Lampung adalah masyarakat yang heterogen dan terbuka dengan masyarakat pendatang. Apa lagi Lampung juga memiliki sejarah lokasi pertama program transmigrasi di Indonesia.

“Dari beberapa kriteria calon ibu kota negara yang telah ditetapkan oleh Bappenas, dan dengan membandingkan dari ke tiga alternatif provinsi yang ada yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Lampung bagian Timur, maka kami berpendapat dan yakin, bahwa Provinsi Lampung kawasan timur adalah lokasi yang terbaik dan memenuhi semua kriteria yang diisyaratkan dan Lampung potensial untuk menerapkan konsep smart, beautiful and green city,” ujar Rektor.

https://youtu.be/EHTXTrQOgT8

Sementara Asisten II Pemprov Lampung, Taufik Hidayat menyatakan, Pemprov Lampung mendukung sepenuhnya inisiasi Tim Relawan DKI Lampung. Ia mengatakan, ada empat Provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibu kota negara, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Lampung satu-satunya Provinsi yang masuk nominasi dari Pulau Sumatera.

“Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibu kota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam," jelas Taufik.

Kelebihan Lampung lainnya, semua elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Lampung maupun Jakarta, sampai pusat kekuasaan, semuanya menyatakan dukungan konkretnya melalui tanda tangan. Bahkan pada saat melaksanakan Rakor Gubernur se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, para Gubernur se-Sumatera memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung menjadi Ibu kota Negara (IKN). Dukungan tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia.

"Salah satu pointnya adalah para Gubernur se-Sumatera mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibukota negara RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional," ujar Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, Taufik Hidayat menjelaskan sedikitnya ada enam poin kekuatan Lampung sebagai alternatif ibu kota negara. Enam poin tersebut mulai dari sisi geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, pertahanan dan keamanan, serta pusat pendidikan.

“Oleh karena itu, dengan adanya berbagai dukungan dari semua pihak dan kesiapan Provinsi Lampung serta kerja keras dan komitmen kita semua. saya yakin dan percaya Provinsi Lampung sangat layak dijadikan sebagai Ibu Kota Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan DKI Lampung, Aziz Syamsudin, menjelaskan dirinya sangat siap untuk mendukung Lampung sebagai Ibu Kota Negara. Aziz mengajak seluruh akademisi dan elemen masyarakat terlibat dalam mewujudkan Lampung sebagai ibukota Negara.

“Para akademisi harus terlibat aktif, untuk melakukan kajian-kajian mulai dari kajian lingkungan, budaya, ekonomi, dan lainnya. Kita juga harus mengajak sesepuh masyarakat Lampung dalam mendukungnya," jelas KAziz.

Aziz berharap deklarasi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi harus diiringi dengan kajian intelektual dan kebudayaan. "Kita harus menghadapi berbagai konsekuensi Lampung sebagai Ibu kota Negara. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan hal ini," ungkapnya.

Penyiapan SDM Melalui Perguruan Tinggi

Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat akin turut menyampaikan dukungannya Lampung menjadi ibu kota negara yang baru, menggantikan DKI Jakarta. Ia mengatakan, Provinsi Lampung saat ini memiliki 82 perguruan tinggi. 3 PTN dan ditambah 79 PTS. Ini semua bisa kita kembangkan untuk mendukung DKI Lampung. Khususnya menyiapkan SDM untuk mendukung Lampung jadi Ibukota negara yang baru.

“Karena pendidikan tinggi sangat penting untuk kemajuan satu negara, termasuk ibu kotanya," jelas Hasriadi.

Menurutnya, peran perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga profesional untuk pergeseran ibukota ini sangat besar. Dan puluhan PTN dan PTS sebanyak di Lampung tidak dimiliki oleh Kalimantan Tengah di maupun Sulawasi Selatan. Ia juga mengatakan, saat ini Pulau Sumatera sudah menjadi daerah pendidikan. Sebelumnya daerah pendidikan masih terfokus di Pulau Jawa. Terutama Kota Bandung.

"Tidak terasa Lampung sudah menjadi tujuan orang menyekolahkan anaknya, dulu kita melihat orang ke bandung karena Bandung punya, UNPAP, ITB dan lain lain. Tapi sekarang Lampung punya Unila, itera, UIN. Bahkan peminat Unila itu sangat besar. Yang diterima hanya 2.500 yang daftar 48 ribu. artinya kalau dibesarkan 10 kali lipat pun Unila masih ada mahasiswa," tandasnya.

Sementara, Walikota Bandar Lampung Herman HN turut menyampaikan jika Lampung jadi ibu kota negara, dampaknya akan sangat menguntungkan. Terutama dalam hal peningkatan ekonomi.

“Banyak sekali keuntungannya kalau Lampung jadi ibu kota negara. Ekonomi kita akan meningkat berkali-lipat. Investasi akan banyak di seluruh kabupaten/kota," kata Herman HN.

“Selain itu angka pengangguran akan berkurang, angka kemiskinan juga. Kalau ekonomi sudah membaik maka Keamanan juga akan semakin terjamin," jelas Herman HN.

Begitu juga dengan ketersediaan lahan. Menurut Herman HN, Lampung sangat siap karena banyak lahan dimiliki BUMN PTPN, banyak juga lahan register yang bisa dimanfaatkan. Sehingga dapat dipastikan tidak akan ada kesulitan yang begitu berarti terkait pembebasan lahan.

“Lahan PTPN di Lampung luas sekali. Itu kan milik pemerintah. Kalau dimanfaatkan untuk daerah ibu kota yang baru juga untuk pemerintah," tandasnya.

“Mau membangun kayak apa saja, material kita disini juga tersedia semua. Jadi nggak ada masalah untuk kebutuhan pasir, batu, besi, kita dekat dengan sumber materialnya. Tapi ini semua harus siap dan terperinci disampaikan ke pusat. Terutama soal potensi bencana, gempa dan tsunami," jelas Herman.

Untuk itu Herman HN meminta semua elemen masyarakat agar "keroyokan" dalam mencapai tujuan ini. Herman juga menilai seluruh masyarakat di Lampung pasti mendukung.

Mewakili tokoh pers, Donald Harris Sihotang mengatakan, perusahaan media di Lampung juga siap mendukung program DKI Lampung. Karena hal itu jelas akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di daerah ini. Namun Donald mengingatkan, agar hal ini tidak menjadikan Lampung seperti Jakarta, yaitu penduduk aslinya justru terpinggirkan seiring kemajuan daerah DKI.

“Kita lihat di Jakarta, penduduk aslinya justru terpinggirkan di tanahnya sendiri. Kita tidak mau hal itu terjadi kalau nantinya Lampung jadi ibu kota. Nah ini masukan dari kami supaya hal itu benar-benar dipersiapkan. Warga Lampung harus tetap jadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” kata Donald. (Tampan)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 26 Juli 2019 berjudul "Lampung Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara"

https://youtu.be/JfQx3T66aio

Editor :

Berita Lainnya

-->